Skb Empat Menteri Tentang Tutorial Penyelenggaraan Pembelajaran Di Abad Pandemi Covid-19 Mendorong Akselerasi Ptm Terbatas

SKB Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 mendorong akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) ihwal Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Melalui keputusan bareng tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap paras (PTM) terbatas dengan tetap mengerjakan protokol kesehatan yang ketat.

 

SKB 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tata Muka (PTM) Terbatas Di Masa Pandemi Covid-19 menggarisbawahi beberapa hal penting, antara lain, “setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor kawasan (kanwil), atau kantor Kementerian Agama (Kemenag) mengharuskan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap wajah terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh,” terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim secara daring di Jakarta, pada Selasa (30/03).

 

Menurut Mendikbud, keharusan bagi satuan pendidikan tersebut perlu dipenuhi alasannya adalah orang bau tanah atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap tampang terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

SKB Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 mendorong Akselerasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas. Mendikbud menjelaskan, satuan pendidikan wajib menyanggupi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas selambat-lambatnya tahun anutan dan tahun akademik gres. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh supaya kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas.

 

Kepala satuan pendidikan, pemda, kantor dan/atau kanwil Kemenag wajib mengawasi pelaksanaan PTM terbatas. Jika terdapat perkara konfirmasi Covid-19, para pemangku wajib melaksanakan penanganan masalah dan mampu menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan. Khsusus kepada kepala satuan pendidikan, Mendikbud mengimbau agar secara konsisten memperlihatkan edukasi penerapan protokol kesehatan selaku upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan.

 

Sementara itu, pemda lewat dinas pendidikan dan dinas kesehatan harus menentukan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan. Kemudian, dinas perhubungan perlu memutuskan adanya jalan masuk angkutanyang kondusif ke dan dari satuan pendidikan.

 

Selanjutnya, pemda bersama dengan Satgas Covid-19 kawasan melaksanakan testing bila ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melaksanakan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi nyata. Serta, menutup sementara pembelajaran tatap wajah terbatas saat ditemukan masalah konfirmasi Covid-19. “Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan yaitu kunci,” pungkas Mendikbud.

 

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemberian vaksinasi terhadap PTK memperlihatkan harapan gres dalam menyongsong abad kebiasaan baru. “Program vaksinasi Covid-19 yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2021 ini menunjukkan harapan gres bagi kita semua untuk dapat segera menyongsong kurun kebiasaan gres dengan melakukan kegiatan mirip semula dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan,” ungkap Muhadjir.

 

Untuk itu, Menko PMK mengapresiasi langkah Kemendikbud bareng kementerian lainnya untuk segera melaksanakan PTM dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. “Saya mengapresiasi rencana PTM terbatas yang telah dirancang dengan baik. Kesuksesan implementasi keputusan bersama Empat Menteri ini sungguh bergantung pada janji kita untuk terus bersinergi dan menjalin kerjasama yang serasi baik di tingkat sentra maupuan di tingkat daerah,” ujar Muhadjir.

 

“Saya sungguh menginginkan pemda untuk melaksanakan keputusan Menteri ini dengan turut memberikan sosialisasi kepada satuan pendidikan yang berada di wilayahnya masing-masing,” tutup Muhadjir.

 

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik SKB Empat Menteri dan berharap para penerima latih bisa untuk melakukan pembiasaan kebiasaan gres dalam pembelajaran. “Kementerian Agama oke dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya, sehingga belum dewasa kita dapat kembali ke kelas mereka bisa bermain bersama di lapangan bersama dengan sobat-temannya dalam suasana yang riang dan gembira sehat dengan tetap terjaga dari penyebaran Covid-19,” disampaikan Menag.

 

Menag juga mengajak seluruh warga satuan pendidikan untuk segera melakukan PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Akhirnya mari kita lakukan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pasca vaksinasi guru, dosen dan tenaga kependidikan di abad pandemi Covid-19 ini dengan menempatkan faktor kesehatan, keamanan dan keselamatan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu diamati dan dijunjung tinggi,” ujarnya.

 

Senada dengan itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi mendukung SKB Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. Gunadi yakin bahwa sektor pendidikan yang harus terus berlangsung merupakan investasi yang sungguh penting untuk insan Indonesia ke depan dan untuk ekonomi Indonesia ke depan. “Baik pendidikan ataupun kesehatan ialah investasi yang penting bagi bangsa Indonesia. Makara apapun keputusan yang kita buat kini mesti menyaksikan dampaknya untuk ke depan,” tutur Menkes.

 

Kepada pemerintah kawasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, “melalui SKB Empat Menteri ini semua daerah dapat memahami dan menciptakan kebijakan yang benar dalam mengawasi dan melaksanakan penilaian kepada tata cara pembelajaran yang tepat. Harapannya PTM terbatas akan mampu dijalankan secara menyeluruh pada waktunya nanti. Hal ini pasti lebih optimal dibanding dengan tata cara daring,” imbuh Mendagri.

 

Mendagri menegaskan Kemendagri siap mendukung langkah-langkah dalam rangka pembukaan pembelajaran tatap paras secara bertahap dengan penuh kehati-hatian bareng dengan Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag dan pertolongan dari satgas Covid-19. “Semoga tindakan ini proses pembelajaran dan tata cara pendidikan kita lebih baik lagi untuk meghasilkan didikan yang betul-betul mempunyai kekuatan untuk mengembangkan SDM yang produktif bagi bangsa Indonesia,” ujar Mendagri.

Poin Penting SKB 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Pada kurun Pandemi Covid-19, antara lain selaku berikut.

 

a) Kondisi Kelas

·           Sekolah Menengan Atas, SMK, MA, MAK, Sekolah Menengah Pertama, MTs, Sekolah Dasar, MI, dan acara  kesetaraan: jaga  jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 ( delapan belas)  penerima ajar per  kelas.

·           SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga  jarak sekurang-kurangnya1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) akseptor latih per  kelas.

·           PAUD : jaga  jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta asuh per  kelas.

·           Satuan pendidikan juga  mampu mempergunakan ruang - ruang terbuka selaku tempat pembelajaran tatap muka terbatas

 

b) Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap wajah terbatas dengan pembagian rombongan mencar ilmu (shift)

·           Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan warga satuan pendidikan

 

c) Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan

·           Menggunakan masker kain3 (tiga ) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang  menutupi hidung dan lisan hingga dagu. Masker  kain dipakai setiap 4 jam atau sebelum 4 jam ketika telah basah / basah .

·           Cuci tangan pakai sabun (CTPS)  dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

·           Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan .

·           Menerapkan akhlak batuk / bersin.

 

d) Kondisi medis warga satuan Pendidikan

·           Sehat dan jikalau mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol.

·           Tidak memiliki gejala COVID- 19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

e) Kantin

·           Masa Transisi (2 bulan pertama): Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan dianjurkan menjinjing makanan/minuman dengan sajian gizi sepadan.

·           Masa Kebiasaan Baru: Boleh beroperasi dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan

 

f) Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler

·           Masa Transisi (2 bulan pertama): Tidak diperbolehkan  di satuan pendidikan, namun diusulkan tetap melaksanakan kegiatan fisik di rumah.

·           Masa Kebiasaan Baru: Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan

 

g) Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan

Masa Transisi (2 bulan pertama): Tidak diperbolehkan  ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang bau tanah menunggu penerima didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang bau tanah-akseptor didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.

Masa Kebiasaan Baru: Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan (teladan: guru kunjung): Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

 

Link download Paparan SKB Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 -----disini-----

 

Demikian info ihwal rilis pengumuman SKB Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Semoga ada keuntungannya.

= Baca Juga =

Share this post