Juknis Penyaluran Tpg Guru Pai Tahun 2021 (Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021)
Juknis Penyaluran – Pencairan TPG Guru PAI Tahun 2021 terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 541 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tahun 2021.
Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021 Tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2021, dinyatakan Guru pada seluruh jenjang pendidikan diakui dalam konstitusi Indonesia sebagai tenaga professional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Kedudukan guru selaku tenaga professional pendidik berfungsi untuk memajukan martabat dan tugas guru selaku distributor pembelajaran dalam rangka memajukan mutu pendidikan nasional.
Guru wajib mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang diperoleh lewat pendidikan profesi. Pendidikan profesi untuk mendapatkan sertifikat pendidik diselenggarakan oleh akademi tinggi yang memiliki acara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Guru Pegawai Negeri Sipil maupun Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dan memenuhi standar lain yang ditetapkan, berhak atas pinjaman profesi dari Pemerintah yang dialokasikan dari APBN. Tunjangan profesi mampu diberikan dengan salah satu syaratnya yakni adanya pemenuhan atas beban kerja dan kehadiran. Petunjuk teknis (Juknis) penyaluran pinjaman profesi guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam ini disusun dengan memperhatikan peraturan perndang-undangan yang berlaku dengan tetap mengamati prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kepatutan.
Diterbitkan Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021 Tentang Juknis Penyaluran – Pencairan TPG Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2021 ini dimaksudkan supaya pelaksanaan pembayaran pertolongan profesi guru bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam mampu terealisasi secara tertib dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari petunjuk teknis ini adalah selaku contoh dalam pelaksanaan pembayaran TPG bagi guru dan pengawas PAI binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Ruang lingkup isyarat teknis Juknis Penyaluran – Pencairan TPG Guru Dan Pengawas PAI Tahun 2021 dalam Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021 ini mencakup: 1) Perhitungan Tunjangan Profesi Guru; 2) Beban Kerja dan Kehadiran Guru dan Pengawas PAI; 3) Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Kriteria Umum Penerima TPG-PAI menurut Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021 Tentang Juknis Penyaluran – Pencairan TPG Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2021, sebagai berikut.
a. GPAI yang masih aktif dan bertugas pada satuan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah pada sekolah umum, dan Sekolah Luar Biasa dengan ketentuan selaku berikut:
· Guru Pegawai Negeri Sipil (GPNS) dengan status GPAI yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Lain;
· Guru Pendidikan Agama Islam Bukan Pegawai Negeri Sipil (GPAI BPNS) dengan status guru tetap di sekolah swasta yang diangkat oleh yayasan yang berbadan hukum dan mempunyai ijin operasional pendidikan dari pemerintah.
· GPAI BPNS dengan status guru tetap di sekolah negeri yang diangkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah yang menangani problem pendidikan/Kepegawaian.
b. Pengawas PAI yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah kawasan, atau kementerian Lain.
c. Pengawas PAI yang masih aktif dan melaksanakan tugas kepengawasan dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam pada sekolah dan pembinaan terhadap guru PAI pada satuan pendidikan lazim.
d. Memiliki NUPTK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
e. Guru PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI, mata pelajaran rumpun PAI (Aqidah-Akhlak, Qur’an-Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam) atau guru kelas pada madrasah (RA/MI) yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
f. Pengawas PAI memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAI atau bahasa Arab, mata pelajaran rumpun PAI atau guru kelas pada madrasah yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
g. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinyatakan valid lewat aplikasi SIAGA.
h. Memenuhi beban kerja sebagaimana pada bab B pada juknis ini.
i. Memiliki Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT). Pencetakan SKMT wajib dijalankan setiap semester dengan ketentuan selaku berikut:
· Semester Genap wajib dilaksanakan sebelum bulan Juli. Jika pencetakan SKMT belum tertuntaskan hingga batas waktu yang ditentukan maka TPG pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang Negara.
· Semester Ganjil wajib dijalankan sebelum bulan Desember. Jika pencetakan SKMT belum diatasi sampai batas waktu yang diputuskan maka TPG pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi hutang Negara.
· Nilai hasil evaluasi kinerja pada poin melakukan proses pembelajaran dan melakukan proses bimbingan minimal 75 dengan kategori B.
· SKMT GPAI ditandatangani oleh Kepala Sekolah di kawasan mengajar dan dikenali oleh Pengawas PAI. Jika guru tidak mempunyai Pengawas PAI, maka SKMT cukup ditandatangani oleh kepala sekolah. Guru yang mengajar di beberapa satuan pendidikan mesti melampirkan SKMT sejumlah satuan pendidikan tersebut.
· SKMT Pengawas PAI ditandatangani oleh ketua pokjawas dan dimengerti oleh kepala seksi yang menanggulangi PAI di sekolah. Jika belum tersedia pokjawas, maka SKMT cuma ditandatangani oleh kepala seksi yang menanggulangi PAI di sekolah.
j. Memiliki Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang ditandatangani oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota atau kepala seksi yang menanggulangi PAI di sekolah.
k. Terdaftar pada lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
l. Pencetakan SKMT, SKBK, dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dilaksanakan secara digital lewat SIAGA.
m. Bertugas pada satuan pendidikan yang setiap Rombongan Belajar (Rombel) mempunyai rasio sekurang-kurangnyajumlah akseptor latih beragama Islam terhadap guru PAI sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 ihwal Pengelolaan Pedidikan Agama pada Sekolah.
Kriteria Khusus Penerima TPG-PAI berdasarkan Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021 Tentang Juknis Penyaluran – Pencairan TPG Guru Dan Pengawas PAI Tahun 2021, sebagai berikut.
a. Guru yang mempunyai sertifikat pendidik bidang studi PAI mampu mengajar bidang studi PAI di seluruh jenjang pendidikan;
b. GPAI/Pengawas PAI yang memiliki sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI, mata pelajaran bahasa Arab bagi pengawas PAI, atau guru kelas pada madrasah, tetapi belum S1 berhak mendapatkan TPG selama memenuhi ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
c. GPAI/Pengawas PAI yang mempunyai sertifikat pendidik PAI, mata pelajaran rumpun PAI, guru kelas pada madrasah, atau mata pelajaran bahasa Arab bagi pengawas PAI, dimana akta pendidik tersebut diterbitkan oleh LPTK PTKIN tetapi kualifikasi S1 tidak linier tetap berhak menerima TPG;
d. GPAI/Pengawas PAI yang telah mempunyai sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan/atau antar mata pelajaran maka pertolongan profesinya tetap dibayarkan optimal 2 (dua) tahun semenjak dipindahtugaskan sesuai Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011,SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Bab IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 ihwal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
e. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran TPG GPAI Sekolah Indonesia Luar Negeri akan dikontrol lalu;
f. Guru PAI golongan II yang telah menuntaskan pendidikan S1/DIV dan belum melaksanakan adaptasi kelompok tetap berhak menerima TPG;
g. Guru dengan status PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ihwal Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ihwal Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 perihal Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta sudah memiliki akta pendidik PAI atau rumpun PAI termasuk kategori GBPNS dengan menunjukan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK stempel basah sesuai format lampiran IVa serta melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana format terlampir.
Pemenuhan Beban Kerja GPAI (Guru PAI) berdasarkan Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021 Tentang Juknis Penyaluran – Pencairan TPG Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2021, selaku berikut.
a. Beban kerja guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap wajah dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap tampang dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam;
b. Perhitungan mengajar untuk setiap jam tatap wajah didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:
1) Alokasi waktu mengajar untuk 1 Jam Tatap Muka (JTM) pada TK ialah 30 menit (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tahun 2011), SD/sederajat adalah 35 menit, SMP/sederajat yaitu 40 menit, dan Sekolah Menengan Atas/Sekolah Menengah kejuruan/sederajat yakni 45 menit; (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 perihal Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab IV Pelaksanaan Pembelajaran);
2) Basis penghitungan jumlah JTM yaitu menurut pada rombongan berguru (kelas). Satu rombel pada jenjang SD diakui maksimal 4 JTM/Minggu sedangkan pada jenjang SMP/Sekolah Menengan Atas/SMK/SLB diakui maksimal 3 JTM/Minggu;
3) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3451 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Kebiasaan Baru, bahwa pelaksanaan 1 (satu) jam pembelajaran secara daring mampu disamakan dengan pelaksanaan 1 (satu) Jam Tatap Muka (JTM) selama berada pada tempat dalam keadaan khusus (wabah/bencana) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemda.
c. GPAI yang diberi tugas selaku kepala satuan pendidikan melakukan peran manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dan diakui telah memenuhi beban kerja guru dengan ketentuan menyusun dan melaksanakan program pengembangan PAI, misalnya program tahfidz, acara tuntas baca tulis al-Alquran (TBTQ), acara pesantren kilat (Sanlat), dan lain-lain. Pelaksana tugas (Plt) atau sejenisnya tidak tergolong pada ketentuan ini sehingga mesti tetap melaksanakan tugas pembelajaran sebagaimana guru yang tidak menjabat.
d. Beban mengajar guru yang memperoleh peran komplemen selaku wakil kepala sekolah di satminkalnya, adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap tampang per ahad;
e. Beban mengajar guru yang memperoleh peran pelengkap selaku kepala perpustakaan/kepala laboratorium di satminkalnya, adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap paras per ahad;
f. Beban mengajar pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang mengadakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yaitu 18 jam tatap muka;
g. GPAI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak menjabat sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar mata pelajaran PAI pada satminkalnya minimal 6 (enam) jam tatap wajah dalam 1 (satu) minggu;
h. GPAI pada TK mampu memenuhi beban kerjanya dengan ketentuan:
1) Mengajar muatan materi PAI pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel) atau kelas per ahad dan diakui telah memenuhi beban kerja guru minimal. Satu rombel optimal diajar oleh 1 orang guru PAI; atau
2) Memenuhi beban kerja guru sekurang-kurangnya24 (dua puluh empat) jam tatap wajah, dengan ketentuan wajib mengajar muatan PAI pada TK (Taman Kanak-Kanak) satminkal 6 (enam) jam tatap paras , dan sisa 18 jam tatap wajah dengan mengajar selaku guru kelas, mengajar bidang lain atau mengajar di Taman Kanak-kanak (Taman Kanak-Kanak) lain; dan dapat pula membina aktivitas ekstrakurikuler yang sesuai dengan kenaikan keagamaan Islam di tingkat TK ataupun SD.
i. Daerah yang memutuskan muatan setempat mata pelajaran PAI atau rumpun PAI diakui sebagai JTM tambahan PAI maksimal 2 JTM;
j. Apabila guru PAI tidak dapat menyanggupi beban kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1, mampu memenuhinya melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1) Mengajar pada sekolah atau madrasah yang bukan satminkalnya, baik negeri maupun swasta yang memiliki izin pendirian, dan mengajar mata pelajaran PAI atau yang serumpun PAI (Aqidah-Akhlak, Qur’an-Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam);
2) Mengajar pada pendidikan diniyah formal atau satuan pendidikan muadalah yang telah mempunyai izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-seruan;
3) Tugas tambahan selain angka 1) dan 2) secara akumulasi diakui paling banyak 6 (enam) jam tatap tampang.
Selengkapnya silahkan baca Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2021.
Link Download Juknis TPG Guru dan Pengawas PAI Tahun 2021 (disini)
Demikian isu perihal Juknis Pencairan - Penyaluran TPG Guru Dan Pengawas PAI Tahun 2021.Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
0 Response to "Juknis Penyaluran Tpg Guru Pai Tahun 2021 (Kepdirjen Pendis Nomor 541 Tahun 2021)"
Post a Comment